Salah satu persoalan di bidang ketenagakerjaan yang sering ditanyakan adalah apakah perbedaan antara “hubungan  kerja” dan “hubungan kemitraan”. Hal ini sangat penting, mengingat pola/ sistem kerja di era modern saat ini banyak yang menggunakan  istilah “hubungan kemitraan”. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah apakah pola/ sistem kerja dengan istilah “hubungan kerja” dan “hubungan kemitraan” dikenal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia ? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mencoba menguraian satu persatu ditinjau dari aspek hukum yang berlaku.   Sekilas Mengenai Hubungan Kerja Hubungan kerja merupakan istilah yang tunduk dan patuh pada sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”). Untuk mengetahui pengertian “hubungan kerja”, maka dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 13/2003, yaitu : “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perinta.” Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur penting yang melatarbelakangi terjadinya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/ buruh yang di dasarkan pada perjanjian kerja, yaitu :

1. Pekerjaan,
2. Upah, dan
3. Perintah.

Unsur “pekerjaan, upah dan perintah” dalam hubungan kerja bersifat kumulatif. Artinya, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Apabila terpisahkan, maka tidak dapat diketegorikan terjadinya suatu hubungan kerja. Penulis berpendapat unsur “pekerjaan,upah dan perintah” bersifat kumulatif dikarenakan terdapat frasa “dan” di dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 13/2003 tersebut. Adapun dasar hukum yang menyatakan bersifat kumulatif tersebut adalah  Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan”) yaitu sebagai berikut : Angka 88 Lampiran UU Pembentukan Peraturan : “Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudnya sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang dilatakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.” Angka 262 Lampiran UU Pembentukan Peraturan : “Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan” Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa unsur pekerjaan, upah dan perintah dalam hubungan kerja harus ada seluruhnya dan apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka hubungan kerja dianggap  tidak pernah ada.   Sekilas Mengenai Hubungan Kemitraan “Hubungan kemitraan” bukanlah istilah yang dikenal di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dikarenakan Pasal 1313 KUHPerdata membolehkan setiap orang membuat suatu perjanjian serta Pasal 1338 yang mengenal  prinsip hukum Asas kebebasan berkontrak, maka terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian  yaitu antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan menggunakan istilah “hubungan kemitraan” dilindungi oleh hukum yang berlaku. Pasal 1313 KUHPerdata : “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.” Pasal 1338 KUHPerdata : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Namun yang perlu digarisbawahi oleh penulis adalah perjanjian yang dibuat antara pengusaha dan buruh/pekerja yang didasarkan pada”hubungan kemitraan” tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat untuk mengikatkan diri bersama (de toetemming van degenen die zich verbiden),
2. Cakap dalam membuat perjanjian/kontrak (de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan),
3. Objek tertentu atau dapat ditentukan (eene bepald onderwerp objkt), dan
4. Sebab atau causa yang tidak dilarang (eene geoorloofde oorzak).

Adapun akibat hukum apabila perjanjian yang memuat hubungan kemitraan tidak didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian/kontrak dapat dibatalkan (vernietigbaar) di pengadilan atas dasar permohonan apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu poin 1 dan 2 (sepakat untuk mengikatkan diri bersama dan cakap dalam membuat perjanjian/kontrak).
2. Perjanjian/kontrak batal demi hukum (nietig) dengan sendirinya jika perjanjian/kontrak yang dibuat tersebut tidak memenuhi syarat objektif, yaitu poin 3 dan 4 (Objek tertentu atau dapat ditentukan atau sebab/causa yang tidak dilarang).

Dalam praktek, perjanjian antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada hubungan kemitraan dibuat dalam bentuk “perjanjian tertulis”. Di dalam Perjanjian tersebut dituangkan antara lain pihak-pihak yang berjanji, kedudukan hukum masing-masing pihak, materi yang diperjanjikan, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak-pihak yang melakukan wan prestasi (ingkar janji) dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Oleh karena tidak ada format baku dalam membuat dan menyusun perjanjian, maka penyusunannya tergantung pada materi yang akan disusun para pihak. Umumnya perjanjian dibuat termasuk perjanjian yang didasarkan hubungan kemitraan  memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Judul Perjanjian;
2. Tanggal Perjanjian dibuat;
3. Komparisi (identitas para pihak yang membuat Perjanjian);
4. konsideran/premis (latar belakang/maksud dibuatnya Perjanjian);
5. Definisi atas istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian;
6. Biaya-biaya dan pajak yang mungkin timbul beserta pihak yang dibebani atas pembayaran tersebut;
7. Alamat korespondensi dalam hal diperlukan adanya suatu Pemberitahuan pada salah satu pihak dalam Perjanjian;
8. Mekanisme perubahan/tambahan terhadap isi Perjanjian dalam hal dibutuhkan;
9. Jangka waktu Perjanjian;
10. Pengaturan jika salah satu pihak menghendaki pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
11. Pengaturan dalam hal salah satu pihak melakukan kelalaian/wan prestasi terhadap isi Perjanjian;
12. Pembatasan-pembatasan ruang lingkup Perjanjian dan kewajiban/hak masing-masing pihak;
13. Pernyataan dan jaminan dari masing-masing pihak untuk mentaati isi Perjanjian;
14. Pengaturan boleh/tidaknya Perjanjian dialihkan pada pihak lain;
15. Pengaturan bila salah satu pihak lalai/terlambat melaksanakan hak/pelaksanaan haknya;
16. Pernyataan tentang keabsahan Perjanjian;
17. Pengaturan jika terjadi keadaan darurat/kahar/force majeure;
18. Pengaturan penyelesaian jika terjadi sengketa antara para pihak;
19. Pilihan domisili/yuridiksi Perjanjian;
20. Pilihan hukum yang disepakati para pihak;
21. Tandatangan para pihak.

  Kesimpulan  Berdasarkan uraian penulis diatas, maka dapat disimpulkan, yaitu : Apabila salah satu unsur pekerjaan, upah dan perintah tidak terpenuhi, maka hubungan hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja. Ketika suatu pekerjaan didasarkan pada hubungan kemitraan, maka buruh/pekerja tidak berhak atas hak-hak buruh/pekerja yang diatur dalam hukum Ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan dari pengusaha, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hak lainnya. Selain itu, suatu pekerjaan yang didasarkan pada hubungan kemitraan tidak memiliki kewajiban hukum yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan termasuk namun tidak terbatas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan atau PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Kemudian secara teknis operasional, tidak seluruh hubungan hukum suatu pekerjaan merupakan hubungan kerja atau hubungan kemitraan, karena hal tersebut merupakan pilihan yang diberikan oleh hukum untuk mengakomodir kebutuhan bisnis. Adapun terhadap perusahaan yang telah menggunakan sistem hubungan kerja bagi suatu pekerjaan dan akan menggunakan/mengalihkannya menjadi hubungan kemitraan, maka selain memperhatikan kepentingan perusahaan, perlu juga diperhatikan benefit (upah, tunjangan, dan sebagainya) yang akan diperoleh berdasarkan kemitraan dengan dibandingkan dengan yang berdasarkan hubungan kerja/dengan status karyawan :

1. Perjanjian kemitraan dapat dibuat oleh perusahaan di dalam suatu pekerjaan dengan tidak memuat salah satu unsur pekerjaan, upah dan perintah,
2. Pengaturan mengenai kemitraan antara perusahaan dengan pihak terkait diatur dalam perjanjian, di mana perlu dibuat secara detail dan komperehensif.